PB HMI: APH Harus Usut Tuntas Dugaan Material Ilegal di Bandara Betoambari Baubau

Kendari,Kataandoolo.com – Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) desak Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan penggunaan material hasil pertambangan ilegal dalam proyek strategis nasional Pembuatan End Strip dan Runway End Safety Area (RESA) TH 04 di Bandara Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Proyek yang dikerjakan PT Konind Makmur Sentosa dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut diduga menggunakan material galian C yang berasal dari aktivitas pengerukan di wilayah Kelurahan Lipu dan Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Baca Juga

Kemenag Isyaratkan Peran Strategis Indonesia dalam Estafet Kepemimpinan Peradaban Islam

03 Agu 2025

Wakil Bendahara Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PB HMI, Enggi Saputra Indra, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Jika terbukti terdapat aktivitas pertambangan ilegal dan material hasil tambang tersebut digunakan dalam proyek yang dibiayai oleh negara, maka ini merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” ujar Enggi dalam keterangannya yang diterima di Kendari.

Menurutnya, pembelian material ilegal untuk proyek yang menggunakan dana APBN berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 161.

“Penggunaan material yang berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin berpotensi merugikan negara. Jika ada indikasi proyek pembangunan menggunakan material ilegal, maka pihak kontraktor dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana,” katanya.

Dirinya juga, mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa dan memanggil seluruh perusahaan yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk Kepala Bandara Betoambari guna memberikan keterangan terkait asal-usul material yang digunakan dalam proyek.

Selain itu, Enggi meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap material yang digunakan guna memastikan seluruh bahan yang dipakai memiliki dokumen dan perizinan yang sah.

Tak hanya itu, Kejaksaan Agung dan Kapolri juga didesak segera mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang terjadi di wilayah Kota Baubau.

“Jangan sampai proyek strategis nasional yang dibiayai uang rakyat justru menggunakan material yang berasal dari aktivitas yang melanggar hukum. Transparansi dan penegakan hukum harus dikedepankan agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan proyek pemerintah,” tegasnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengembangan Bandara Betoambari, Ahyar, membenarkan adanya pekerjaan pengembangan bandara yang saat ini sedang berjalan.

“Jadi begini, memang betul kita ada pekerjaan terkait pengembangan bandara udara,” ujar Ahyar saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Minggu (24/5/2026) Lalu.

Terkait persoalan material galian C, Ahyar mengaku pihaknya telah beberapa kali menerima informasi dan masukan dari media, aktivis, maupun mahasiswa. Namun menurutnya, persoalan utama yang dihadapi adalah tidak adanya penambang galian C yang memiliki izin resmi di Kota Baubau.

“Namun, kendala kami di Baubau ini tidak ada yang punya izin tambang galian C. Nah itu yang jadi problematika kami selama ini,” jelasnya.

Ia mengaku telah melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak terkait mengenai persoalan tambang tersebut.

“Kalau itu saya sudah konfirmasi juga ke pihak-pihak terkait di masalah tambangnya,” ucap Ahyar.

Lebih lanjut, Ahyar menilai proses pengurusan izin pertambangan saat ini cukup sulit karena kewenangannya berada di pemerintah pusat.

“Namun itu kendalanya, untuk mengurus izin itu memang sangat sulit. Apalagi sekarang katanya izinnya tidak ada lagi di Sultra, harus di kementerian,” katanya.

Ahyar kembali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penambangan galian C di Kota Baubau yang memiliki izin resmi.

“Untuk Baubau ini itu kendalanya kami, tidak ada yang punya penambangan izin secara resmi,” pungkasnya.