Kasat Intel Polres Konawe Diduga Back-Up Tambang Pasir Beberapa Titik, HIMA-PPHI Desak Kapolda Sultra Evaluasi Kapolres Konawe

Konawe,Kataadoolo.com – Dugaan keterlibatan Kepala Satuan Intelkam (Kasat Intel) Polres Konawe berinisial “H” dalam memback-up sejumlah aktivitas tambang pasir di wilayah Kabupaten Konawe menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Selain itu, pertemuan antara oknum perwira tersebut dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe yang tengah berperkara dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum senilai Rp9,2 miliar dinilai berpotensi melanggar kode etik kepolisian.

Ketua Himpunan Mahasiswa Pemerhati Penegak Hukum Indonesia (HIMA-PPHI), Irjal Ridwan, menilai dugaan tersebut tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Polres Konawe.

Menurut Irjal, informasi yang beredar di masyarakat mengenai adanya dugaan back-up terhadap beberapa tambang pasir oleh oknum aparat harus segera ditindaklanjuti oleh pimpinan kepolisian, karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Jika benar ada oknum aparat yang memback-up aktivitas tambang pasir di Konawe, maka itu merupakan pelanggaran serius. Aparat penegak hukum seharusnya menindak jika ada aktivitas ilegal, bukan justru diduga memberikan perlindungan,” ujar Irjal Ridwan dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti dugaan pertemuan antara Kasat Intel Polres Konawe berinisial “H” dengan Sekda Konawe yang sedang berperkara dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum sebesar Rp9,2 miliar. Pertemuan Tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Baca Juga

Speedboat Bawa 23 Migran Tenggelam di Pantai Kuba, 2 Orang Tewas

12 Des 2021

“Pertemuan aparat penegak hukum dengan pejabat yang sedang tersandung perkara korupsi tentu menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Hal tersebut berpotensi melanggar kode etik kepolisian dan mencederai prinsip independensi penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, HIMA-PPHI juga menilai Kapolres Konawe gagal dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya sehingga dugaan pelanggaran etik tersebut bisa terjadi.

“Kami menilai Kapolres Konawe tidak maksimal dalam melakukan pengawasan internal. Seharusnya pimpinan bertanggung jawab terhadap perilaku anggotanya di lapangan,” kata Irjal.

Atas dasar itu, HIMA-PPHI mendesak Kapolda Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolres Konawe serta mencopot Kasat Intel Polres Konawe yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

“Kami meminta Kapolda Sultra untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolres Konawe dan segera mencopot Kasat Intel yang diduga terlibat. Langkah tegas diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus melakukan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum agar tetap bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.